Semarang, 26 November 2024 — Kasus tragis yang menimpa seorang siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah, yang tewas akibat ditembak oleh oknum polisi, mendapat perhatian serius dari Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan. Anggota Komisi X mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas peristiwa ini serta memastikan keadilan bagi keluarga korban.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menyatakan bahwa tindakan kekerasan yang menyebabkan tewasnya siswa tersebut adalah pelanggaran serius terhadap hak anak dan prinsip perlindungan siswa. Kami meminta Kapolri untuk segera mengusut kasus ini secara transparan dan menindak tegas pelaku,” tegasnya dalam pernyataan resmi, Selasa (26/11).
Kronologi Kejadian
Insiden tragis ini terjadi pada Minggu (24/11) malam di wilayah Semarang. Korban, seorang siswa SMK berusia 17 tahun, dilaporkan tewas setelah terkena tembakan yang diduga dilepaskan oleh seorang oknum anggota kepolisian. Menurut keterangan saksi, peristiwa tersebut bermula saat korban bersama beberapa rekannya sedang berada di lokasi kejadian ketika terjadi patroli oleh polisi.
Polisi mengklaim bahwa penembakan tersebut tidak disengaja dan terjadi saat petugas berusaha membubarkan kerumunan. Namun, keluarga korban membantah klaim tersebut dan menyebut bahwa korban tidak melakukan tindakan yang membahayakan.
“Kami hanya ingin keadilan. Anak kami tidak bersalah, dan kami meminta pelaku dihukum setimpal,” ujar ayah korban dengan suara bergetar dalam wawancara dengan media.
Desakan Komisi X
Komisi X menilai kejadian ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pendekatan aparat keamanan dalam menangani masyarakat, terutama yang melibatkan anak-anak dan pelajar. Syaiful Huda menegaskan bahwa sekolah harus menjadi tempat aman bagi siswa, bukan malah menjadi titik awal tragedi seperti ini.
Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan meminta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus,” tambahnya.
Komisi X juga berencana memanggil pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk membahas langkah perlindungan pelajar dari potensi kekerasan, termasuk ketika berada di luar sekolah.
Polri Janji Transparansi
Menanggapi desakan dari berbagai pihak, Polri melalui Divisi Humas Mabes Polri menyatakan bahwa kasus ini tengah ditangani serius oleh Propam Polri dan Polda Jawa Tengah. Kepala Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, memastikan bahwa proses investigasi dilakukan secara transparan.
Tidak ada toleransi bagi anggota yang terbukti melanggar hukum,” ujar Ramadhan.
Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan berjanji bahwa Polri akan memberikan pendampingan hukum serta santunan kepada keluarga.
Reaksi Publik
Kasus ini memicu gelombang protes dari masyarakat, terutama di kalangan pelajar dan aktivis pendidikan. Serangkaian aksi solidaritas dilakukan di Semarang dan kota lainnya untuk menuntut keadilan bagi korban.
“Anak muda seperti kami seharusnya dilindungi, bukan menjadi korban kekerasan aparat. Kami menuntut agar pelaku segera diadili dan keadilan ditegakkan,” ujar salah seorang peserta aksi yang merupakan teman sekelas korban.
Di media sosial, tagar seperti #JusticeForSiswaSMK dan #StopKekerasanAparat menjadi tren, menunjukkan luasnya perhatian publik terhadap kasus ini.
Komitmen Pengusutan
Kasus ini menambah daftar panjang kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil di Indonesia. Banyak pihak berharap agar proses hukum berjalan adil dan menjadi momentum untuk mereformasi pendekatan kepolisian dalam menangani masyarakat, terutama anak-anak dan pelajar.
Komisi X menutup pernyataan dengan menegaskan komitmen mereka untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. “Kita tidak boleh membiarkan peristiwa seperti ini terulang. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk melindungi generasi muda Indonesia,” pungkas Syaiful Huda.
