Penyelenggara MotoGP di Indonesia menghadapi tantangan baru yang signifikan setelah dikeluarkannya regulasi baru yang mengharuskan mereka untuk mendapatkan izin langsung dari Presiden Joko Widodo dalam 13 aspek yang berbeda sebelum dapat menggelar acara. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran atas biaya yang meningkat dan pengeluaran awal yang signifikan sebelum balapan sebenarnya dimulai.
Regulasi baru ini, yang resmi diumumkan pada hari Rabu, 24 Juni 2024, menuntut agar penyelenggara MotoGP memperoleh persetujuan Presiden dalam bidang-bidang seperti keamanan publik, perlindungan lingkungan, dan perizinan lalu lintas, di antara lainnya. Persyaratan ini dipandang sebagai langkah untuk memastikan bahwa acara olahraga besar seperti MotoGP berjalan dengan aman dan terkoordinasi dengan baik.
Namun, dampak utama dari regulasi ini adalah biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh penyelenggara sebelum acara sebenarnya dapat dimulai. Beberapa sumber dari dalam industri motorsport telah mengungkapkan kekhawatiran bahwa proses perizinan yang rumit ini tidak hanya akan menambah biaya operasional, tetapi juga dapat memakan waktu yang berharga, yang pada gilirannya dapat memengaruhi persiapan teknis dan promosi acara.
Dalam tanggapannya terhadap peraturan baru ini, Federasi Internasional Sepeda Motor (FIM) telah menyuarakan keprihatinannya. Mereka menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara standar keselamatan yang ditingkatkan dan kemudahan menggelar acara internasional. Sementara itu, pihak promotor lokal yang bertanggung jawab atas MotoGP di Indonesia menyatakan komitmennya untuk mematuhi semua persyaratan yang ditetapkan pemerintah, meskipun mengakui bahwa persyaratan baru ini akan menambah kompleksitas dan biaya yang harus mereka tanggung.
Selain itu, beberapa pengamat industri menyoroti potensi dampak regulasi ini terhadap perekonomian lokal, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan pendapatan dari pariwisata yang terkait dengan acara MotoGP.
Sementara proses perizinan untuk MotoGP di Indonesia masih dalam tahap awal, masih perlu dilihat bagaimana implementasi peraturan ini akan mempengaruhi jadwal dan partisipasi tim-tim besar dalam gelaran MotoGP di masa depan. Dengan banyak pihak yang berharap agar regulasi ini tidak menghambat pertumbuhan dan popularitas olahraga motorsport di Indonesia, kesepakatan dan penyesuaian mungkin diperlukan untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara kontrol regulasi yang ketat dan keberlanjutan industri ini di tanah air.
